AKUNTANSI PEMERINTAH

A.     PENDAHULUAN

            Sesuai definisi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Satker adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Dalam uraian berikutnya menyangkut akuntansi di Satker, Satker dapat terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satker Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

            Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, yang termasuk dalam kategori pencatatan di Satker adalah fungsi SKPKD sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Satker tersebut oleh sekretariat. Bukan sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda. Untuk fungsi yang mewakili transaksi Pemda dilakukan oleh PPKD sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan.

            Struktur akuntansi untuk Pemda menggunakan struktur akuntansi Pusat-Cabang. Dalam hal ini akuntansi yang berlaku di Satker adalah sebagai akuntansi cabang (Branch Office). Konsekuensi dari akuntansi Pusat – Cabang ini adalah adanya akun resiprokal (reciprocal account) yaitu RK-PPKD (yang ada di Satker) di kelompok ekuitas dana, dan RK-Satker (yang ada di PPKD) di kelompok aset.

B. AKUNTANSI PENDAPATAN

 1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.”

`Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan   pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah.

           Kelompok pendapatan yang diterima oleh PPKD adalah sebagai berikut:

Ø  Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ø  Dana Perimbangan (pendapatan transfer)

Ø  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari kelompok pendapatan di atas, pada umumnya Pendapatan Asli Daerah ada di Satker, sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya ada di PPKD. Rincian dari kelompok PAD menurut kedua peraturan pemerintah tersebut, yaitu:

-  Pajak Daerah

-  Retribusi Daerah

-  Hasil pengelolaan kekayaan daera    yang dipisahkan

-  Lain-lain PAD yang sah

2. Akuntansi  Pendapatan Satker

1.       Transaksi pendapatan di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.

2.      Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga.

3.      Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

4.      Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

3.  Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi   pendapatan di Satker ini adalah sebagai berikut :

Transaksi	Dokumen sumber
Penerimaan PAD	- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi - Surat tanda bukti pembayaran - Bukti penerimaan lainnya

                                      

4.   Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan di Satker :

No.	Transaksi	Standar Jurnal
1	Penerimaan pendapatan pajak daerah	Dr. Kas di Bend Penerimaan ...........……  xx        Cr. Pendapatan Pajak Daerah ...............  xx
2	Penerimaan pendapatan Retribusi daerah	Dr. Kas di Bend Penerimaan …...........…  xx        Cr. Pendapatan Retribusi Daerah …......  xx
3	Penerimaan hasil pengelo- laan kekayaan daerah yang dipisahkan	Dr. Kas di Bend Penerimaan  .................  xx        Cr. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan .....................................   xx
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	Dr. Kas di Bend Penerimaan .................. xx       Cr. Lain-lain PAD yang sah ...................... xx

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penyetoran pendapatan ke Kas Daerah :

Penyetoran Pendapatan Ke Kas Daerah

Dr. RK-PPKD ........................................... xx       Cr. Kas di Bend Penerimaan  ................... xx

            Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, dan juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan. PPK-Satker berdasarkan informasi transfer kas dari BUD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan pendapatan

Dr. Pendapatan ........................................ xx      Cr. RK-PPKD ............................................. xx

Pada saat pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dilakukan melalui Rekening Kas Daerah, Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan Pendapatan Satker yang dicatat oleh PPK-PPKD

Dr. RK-Satker ..........................................  xx       Cr. Kas di Kas Daerah .............................  xx

            Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (non recurring) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satker tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan Pendapatan, bersifat tidak berulang (non recurring)

Dr. SILPA ............................................. xx       Cr. Kas di Kas Daerah .............................. xx

C.  AKUNTANSI BELANJA

1.  Definisi

Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

“Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

“Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.”

Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Kedua peraturan yang mengatur penatusahaan belanja tersebut, mengklasifikasikan belanja dengan klasifikasi yang berbeda. Perbedaan dimaksud semata-mata karena ada hal lain  yang ingin dicakup dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Sebagai instrumen penganggaran, beberapa informasi diperlukan diantaranya informasi  pengendalian.yang dikaitkan dengan konsep anggaran berbasis kinerja.

Konsep anggaran berbasis kinerja menghendaki adanya keterkaitan antara output/hasil dari suatu program/kegiatan dikaitkan dengan input yang digunakan. Dalam bahasa keuangan input tersebut tercermin dari belanja yang dikeluarkan untuk membiayai suatu program ataupun kegiatan. Oleh karena itu untuk tujuan dimaksud dalam  Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara  langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Selanjutnya untuk keperluan penyajian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

            Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

No.	PP No. 24 tahun 2005	Permendagri No. 13 tahun 2006
1	Belanja Operasi	Belanja Tidak Langsung
	- Belanja pegawai	- Belanja pegawai
	- Belanja barang	- Belanja bunga
	- Bunga	- Belanja subsidi
	- Subsidi	- Belanja hibah
	- Hibah	- Belanja bantuan sosial
	- Bantuan sosial	- Belanja bagi hasil kepada Provinsi/   Kabupaten/Kota dan Pemerintah   Desa
		- Belanja bantuan keuangan kepada   Provinsi/Kabupaten/Kota dan   Pemerintah Desa
		- Belanja tidak terduga
	Belanja modal	Belanja Langsung
	- Belanja tanah	- Belanja pegawai
	- Belanja peralatan dan mesin	- Belanja barang dan jasa
	- Belanja gedung dan bangunan	- Belanja modal
	- Belanja jalan, irigasi, dan   Jaringan
	- Belanja aset tetap lainnya
	- Belanja aset lainnya

Kewenangan SATKER dalam transaksi belanja meliputi :

a.    Belanja tidak langsung, yaitu : belanja pegawai.

b.    Belanja langsung, yaitu : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

2.     Akuntansi Transaksi Belanja Satker

1.      Transaksi belanja di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.

2.      Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (PP No. 24 th 2005).

3.      Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.      Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu dicatat dengan 2  (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

5.      Transaksi belanja di Satker dilakukan dengan dua (2) cara yaitu :

a.       pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU

b.      pembayarannya dengan SP2D LS

6.      Transaksi penerimaan fihak ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.

3.     Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut :

No.	Transaksi Belanja	Dokumen Sumber	Lampiran Dokumen Sumber
1	Belanja dengan mekanisme LS	- SP2D - nota debit bank - bukti   pengeluaran   lainnya	- SPM - SPD - berita acara serah terima barang / jasa
2	Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU	- Bukti Pengesahan SPJ	- SPM - SPD - bukti transaksi lainnya
3	Penerimaan PFK	-      SP2D -      Bukti potongan	-    SPM
44	Pelunasan PFK	-      Surat Setoran -      Nota Kredit -      Bukti potongan -      Bukti pengeluaran lainnya	-    SPM

.4.     Standar Jurnal Transaksi Belanja

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di Satker :

No.	Transaksi	Standar Jurnal
1	Penerimaan SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran di Satker	Dr. Kas di Bend Pengeluaran ….........   xx      Cr. RK-PPKD ………………..……….….   xx
2	Pelaksanaan Belanja dengan menggunakan uang persediaan yang sebelumnya dicairkan melalui SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja ……………........................   xx       Cr. Kas di Bend Pengeluaran  .............   xx
3	Pelaksanaan belanja dengan menggunakan SP2D LS	Dr. Belanja ……………........................   xx       Cr. RK-PPKD .......................................   xx

Dalam hal terjadi pengembalian sisa uang persediaan dari SP2D UP/TU dari Satker ke BUD, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

4

Pengembalian kas SP2D UP/TU di Satker

Dr. RK-PPKD ........................................  xx       Cr. Kas di Bend Pengeluaran ................ xx

Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-Satker juga mengakui penambahan aset (sesuai dengan jenis asetnya) dengan menjurnal :

5	Belanja modal yang menggunakan uang persediaan	Dr. Belanja  modal ………................   xx       Cr. Kas di Bend Pengeluaran ..............   xx
6	Belanja modal dengan menggunakan SP2D LS	Dr. Belanja modal …………...……….  xx        Cr. RK-PPKD ......................................   xx
7	Pengakuan aset tetap dari belanja modal Satker	Dr. Aset tetap ………........................   xx        Cr. Ekuitas Dana Investasi –              Diinvestasikan dalam Aset tetap ...  xx

Keterangan : Pengakuan aset pada butir No. 7 disesuaikan dengan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset yang merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.

 

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-Satker tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-Satker tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem Akuntansi PPKD.

            Standar jurnal nya adalah sebagai berikut :

8

Belanja LS Gaji di Satker

Dr. Belanja Gaji dan Tunjangan ..................... xx Dr. Tunjangan Keluarga ................................. xx Dr. Tunjangan Fungsional Umum .................. xx       Cr. RK-PPKD ................................................. xx

Dalam kasus Belanja Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-Satker tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-Satker kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Utang, dengan jurnal sebagai berikut :

9	Penerimaan Potongan Pajak di Satker	Dr. Kas di Bend Pengeluaran ......................... xx       Cr. Utang Pajak .............................................  xx
10	Pelunasan Pajak	Dr. Utang Pajak .............................................. xx       Cr. Kas di Bend Pengeluaran ........................... xx

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja di catat sebagai pengurang belanja. PPK-Satker mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

11

Pengembalian kelebihan Belanja

Dr. Kas di Bend Pengeluaran  ........................ xx      Cr. Belanja ....................................................... xx

            Jika terjadi pengembalian belanja atas transaksi belanja yang terjadi pada tahun sebelumnya, maka Satker mencatat jurnal sebagai berikut :

12

Pengembalian kelebihan Belanja, diterima pada periode berikutnya

Dr. Kas di Bend Pengeluaran  ........................ xx       Cr. Pendapatan lain-lain ................................. xx

D.           AKUNTANSI  ASET SATKER

1.     Definisi

            Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mendefinisikan Aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

            Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni :

1. Aset Lancar (Current Asset); dan

2. Aset Tidak Lancar (Non Current Asset)

            Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

2.     Prosedur Pencatatan Aset di Satker

            Prosedur pencatatan aset pada Satker  meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan Satker. Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi akuntansi Satker membuat bukti memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut :

·         Tanggal Transaksi

·         Jenis/nama aset

·         Kode rekening terkait

·         Klasifikasi aset tetap

·         Nilai aset tetap

3.     Standar Jurnal Akuntansi Aset

            a.  Standar Jurnal untuk Aset Tetap

Pengakuan aset tetap	Dr. Aset Tetap ............................................. xx       Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap .. xx
Pelepasan aset tetap	Dr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap .. xx       Cr. Aset Tetap ............................................... xx

       b. Standar jurnal untuk Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan	Dr. Konstruksi dalam Pengerjaan  ................ xx       Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap .. xx
Jika Konstruksi sudah selesai dilakukan	Dr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap .. xx       Cr. Konstruksi dalam Pengerjaan  ................. xx
Pengakuan Aset Tetap yang sudah jadi (contoh: gedung)	Dr. Gedung  …………………………............... xx       Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap .. xx

     c. Standar jurnal untuk Penyusutan (depresiasi)

Pengakuan depresiasi atas aset tetap

Dr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap ... xx       Cr. Akumulasi Depresiasi …………………….. xx

      d. Standar jurnal untuk Pemberian Hibah/Donasi dalam bentuk Aset Tetap

Pengakuan aset tetap (sesuai jenisnya)

Dr. Aset Tetap ............................................... xx       Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap .. xx

   

  e. Standar jurnal untuk aset lainnya

Pengakuan aset lainnya	Dr. Aset Lainnya ................................................... xx       Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Lainnya ….  xx
Pelepasan aset lainnya	Dr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Lainnya …. xx       Cr. Aset Lainnya ................................................... xx

E.        AKUNTANSI TRANSAKSI SELAIN KAS

Akuntansi Transaksi Selain Kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi: koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas.

1.     Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian, Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang, dan Ekuitas; Depresiasi; Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; serta Hibah Selain Kas

Koreksi kesalahan dan penyesuaian merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.

Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satker. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker. (Lihat pada Akuntansi Belanja)

Pengakuan Utang, dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan fihak ketiga di Satker sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya.  (Lihat pada Akuntansi Belanja). Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD.

Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker (apabila diperlukan).

Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). Pada umumnya transaksi seperti ini jarang terjadi di Pemerintah Daerah.

2.     Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi non kas adalah sebagai berikut :

No.	Transaksi	Dokumen sumber	Lampiran dokumen sumber
1	Koreksi kesalahan pencatatan	Bukti memorial	Bukti transaksi pendukung
2	Pengakuan aset dan ekuitas	-      Berita acara penerimaan barang -      Berita acara serah terima barang -      Berita acara penyelesaian pekerjaan	Bukti transaksi pendukung
3	Pengakuan Utang Titipan Fihak Ketiga	-    Surat Setoran Pajak (SSP) -    Surat Setoran Pemotongan Taperum/IWP -    Bukti lainnya	-    SP2D
4	Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment	Bukti memorial	Bukti transaksi pendukung

3.     Standar Jurnal Transaksi Selain Kas

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi selain kas di Satker :

No.	Transaksi	Standar Jurnal
1	Koreksi kesalahan pencatatan (contoh: seharusnya belanja ATK, salah dicatat ke belanja dokumen)	Dr.  Belanja ATK ………………………  xx       Cr. Belanja Dokumen …………….......  xx
2	Pengakuan aset dan ekuitas	Dr. Aset Tetap ………….. ………….… xx       Cr. EDI  - Diinvestasikan dalam             Aset Tetap …………………………. xx
3	Pengakuan Utang Titipan Fihak Ketiga	Dr. Kas di Bend Pengeluaran  .........  xx       Cr. Utang PFK ……………...……….… xx

F.            AKUNTANSI TRANSAKSI PPKD-SATKER

1.     Akuntansi Rekening Koran-PPKD (RK-PPKD)

Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat Satker. Akun “RK-PPKD” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya khusus Satker. Hal ini dikarenakan SATKER dianggap merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SATKER tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “Rekening Koran-PPKD” akan bertambah bila Satker menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemda), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila Satker mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda).

Akun “Rekening Koran-PPKD” dapat dibagi menjadi :

-          Rekening Koran-PPKD Kas

-          Rekening Koran-PPKD Piutang

-          Rekening Koran-PPKD Persediaan

-          Rekening Koran-PPKD Aset Tetap

-          Rekening Koran-PPKD Aset lainnya

-          Rekening Koran-PPKD Belanja

-          Rekening Koran-PPKD Utang

Akun Rekening Koran-PPKD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-PPKD, sehingga saldonya adalah debit (Dr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD ini rekening reciprocal – nya yaitu akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset.

Akun Rekening Koran-PPKD yang ada di Satker ini mempunyai rekening reciprocal berupa akun Rekening Koran-Satker  yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “Rekening Koran-Satker” adalah Debit (Dr) sedangkan saldo normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr).  Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-Satker ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD.

Ilustrasi atas hubungan antar RK-PPKD dengan RK-Satker dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Neraca PPKD			Neraca SATKER
Aset	Kewajiban		Aset	Kewajiban
RK-Satker
	Ekuitas Dana			Ekuitas Dana
				RK-PPKD

2.     Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun RK-PPKD ini adalah dokumen yang terkait dengan transaksi antar kantor, antara Satker dengan PPKD sebagai kantor pusat, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor tersebut, yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1	Satker menerima SP2D dari PPKD (Transfer uang dari PPKD)	- SP2D UP - SP2D GU - SP2D TU
2	Satker menerima tembusan pelunasan belanja LS dari PPKD (transfer belanja dari Satker)	Tembusan SP2D LS
3	Satker menerima atau menyerahkan barang (aset tetap) dari atau ke PPKD (transfer aset tetap)	Berita acara serah terima barang
4	Satker menyetorkan pendapatan ke PPKD (transfer uang ke PPKD)	STS
5	Satker mengembalikan kas dari SP2D UP/TU	STS

3.     Standar Jurnal Transaksi RK-PPKD

            a.    Standar jurnal untuk transaksi penerimaan SP2D dari BUD

Satker menerima SP2D UP/GU/TU

Dr. Kas di Bend Pengeluaran ......… xx       Cr. RK-PPKD ………….…………….  xx

            b.    Standar jurnal untuk transaksi penerimaan tembusan SP2D LS dari BUD

Satker menerima tembusan SP2D LS (transfer belanja)

Dr. Belanja ……………………………. xx       Cr. RK-PPKD ………….…………….. xx

            c.    Standar jurnal untuk transaksi transfer aset tetap dari/kepada Satker

Satker menerima aset tetap dari Pemda	Dr. Aset Tetap ……………….………. xx       Cr. RK-PPKD ……….……………….. xx
Satker menyerahkan aset tetap ke Pemda	Dr. RK-PPKD …………….………….. xx       Cr. Aset Tetap …………….…………  xx

            d.    Standar jurnal untuk transaksi transfer aset lainnya dari/kepada Satker

Satker menerima aset lainnya dari Pemda	Dr. Aset Lainnya  ………….………. xx      Cr. RK-PPKD …………..…………….. xx
Satker menyerahkan aset lainnya ke Pemda	Dr. RK-PPKD ……………..……….. xx       Cr. Aset Lainnya …………….………  xx

            e.    Standar jurnal untuk transaksi penyetoran uang ke rekening Kas Daerah

Penyetoran hasil pendapatan oleh Satker

Dr. RK-PPKD ……………….……….. xx      Cr. Kas di Bend Penerimaan .........… xx

            f.     Standar jurnal untuk transaksi pengembalian sisa uang persediaan dari SP2D UP/TU

Penyetoran sisa uang persediaan oleh Satker

Dr. RK-PPKD ……………….……….. xx      Cr. Kas di Bend Pengeluaran …........ xx

PENUTUP

            Transaksi akuntansi di Satker secara umum terbagi atas akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi aset, akuntansi transaksi selain kas dan transaksi PPKD-SATKER. Terdapat standar jurnal untuk masing-masing transaksi yang terjadi di Satker. Di sini yang terpenting adalah pengidentifikasian dari tiap transaksi tersebut (yang di dukung oleh dokumen relevan) untuk kemudian dapat dibuat pencatatan kedalam jurnal yang benar. Jika dasar pemahaman atas pembuatan jurnal ini sudah baik, maka untuk proses selanjutnya yakni pelaporan keuangan tidak akan ditemui masalah yang berarti.

Daftar Pustaka

http://feryronaldi.blogspot.com/?m=0